Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Indonesia yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi, serta menurunkan risiko saling menyalahkan dan membuat kita kembali kepada posisi awal.
Masyarakat memiliki legitimasi kuat atas klaim pengelolaan kawasan hutan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11/2020). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kami menemukan skema Perhutanan Sosial terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan juga menekan laju deforestasi, terutama di sekitar daerah aliran sungai (DAS) yang dilindungi atau sekitar area produksi terbatas, di mana jumlah penebangan pohon dibatasi. Hal ini akan menjawab keragu-raguan di tingkat masyarakat dan pemangku kepentingan yang selama ini menunggu instruksi langsung yang diatur dalam peraturan.
Minimnya realisasi perhutanan sosial pada periode sebelumnya, harus menjadi refleksi penting bagi pemerintah kedepannya. Serangkaian aturan kebijakan dan implementasi serta upaya percepatan ini perlu dibangun untuk terus menjaga momentum mendorong kemandirian ekonomi yang didengungkan sebagai bagian dari strategi nasional Pemerintah. Media Indonesia.com • 09 Oktober 2020 15:20 ; Jakarta: Masuknya aturan tentang perhutanan sosial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ... Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. (Foto: iNews.id). Selain itu, terbitnya Pergub ini juga memberikan akses dan kemudahan bagi semua pihak dan instansi pemerintahan di level daerah yang sebelumnya tidak memiliki domain terkait persoalan lingkungan dan kawasan hutan, untuk ikut terlibat dalam Program Perhutanan Sosial. Pada tahun 2018, bahkan belum ada satu pun pengusulan Perhutanan Sosial yang diproses dan diberikan akses oleh Pemerintah Riau. Kesimpulannya, skema Hutan Desa dari program Perhutanan Sosial mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan laju deforestasi, walau tidak di semua lokasi. "Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin. Hasil lengkap bisa dibaca di jurnal, 3,5 juta hektar (27%) dari 12,7 hektare lahan di seluruh Indonesia, desa-desa yang terletak di sekitar hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Payung hukum skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat yang mengacu pada Permen Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016. 2) Tingkatkan sumber daya manusia dan finansial untuk menunjang program dan memastikan keberlangsungan restorasi lahan gambut kritis, terutama di Hutan Desa sekitar hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Perhutanan Sosial saat ini nyata menjadi solusi pilihan utama populis bagi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Seperti contoh yang ada di Provinsi Riau. Sementara, 18% mengalami penurunan laju deforestasi dan kemiskinan, sementara 13% hanya deforestasi yang menurun. Payung hukum skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan …
Skema Perhutanan Sosial Perkembangan kebijakan perhutanan sosial di Indonesia hingga lahirnya Permen LHK P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial menetapkan 5 skema perhutanan sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Petani Puger Protes Pabrik Semen Alihkan Saluran Irigasi, Kelola Lahan Pangan Berkelanjutan Hadapi Beragam Tantangan, Greenpeace Nilai Omnibus Law Lemahkan Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan.
Puluhan juta rakyat Indonesia secara langsung bergantung pada hutan-hutan ini untuk kehidupan mereka, entah itu mengumpulkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari atau bekerja di sektor pengolahan kayu. Mengembalikan Kejayaan Desa Uiasa Lewat Ekowisata. Namun, ada juga titik terang positif yang muncul dari Pemda. Padahal pemerintah menargetkan distribusi 12,7 hektare perhutanan sosial pada 2024.
Perhutanan Sosial masih dipandang sebagai program nasional, dan pemerintah provinsi belum menjadikannya sebagai bagian program prioritas pembangunan ekonomi daerah, sehingga keberadaannya tidak teranggarkan di APBD untuk mendukung kerja-kerja implementatif di tingkat tapak.
Lantas, apa yang membuat target ini jauh dari sasaran semula, apa yang menjadi tantangannya?
Kawasan hutan ini adalah bagian dari 1,4 juta hektare hutan serta lahan kritis yang mendapatkan status sebagai Hutan Desa hingga saat ini. Skema Perhutanan Sosial memiliki 5 bentuk, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (kemitraan antara perusahaan, baik swasta atau negara, dengan masyarakat lokal untuk mengelola kawasan hutan). Kami membandingkan laju deforestasi dan tingkat kemiskinan di hutan-hutan desa ini dengan laju deforestasi dan tingkat kemiskinan di desa tanpa skema Hutan Desa, antara tahun 2008 hingga 2014. Dengan mengacu pada PIAPS, -dengan angka realisasi Perhutanan Sosial hanya mencapai sekitar 29 persen, maka target 13,8 juta hektar mustahil untuk terwujud, yang pada akhirnya revisi target Perhutanan Sosial pada akhir tahun 2019 menjadi 4,38 juta hektar. Dia menyebut capaian distribusi 4,2 juta hektare perhutanan sosial sudah termasuk menggembirakan. Hutan Desa dalam zona ini umumnya berlokasi di kawasan terpencil, yang juga jauh dari kota besar. Kedua, selain, mengupayakan integrasi dan membangun kesepahaman pada level kebijakan daerah, pemerintah pusat mesti merevisi sejumlah aturan yang dirasa tumpang tindih dan tidak akomodatif dalam mendukung pengelolaan pasca SK Perhutanan Sosial diberikan.
Meski perlu diakui, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) hasil revisi SK Menteri KLHK Februari 2019, yang memiliki target hingga 13,8 juta hektar.
Baca juga: Aturan Perhutanan Sosial di Lahan Gambut Terbit. Sebagai contoh, terkait pembiayaan Perhutanan Sosial, ia masih sangat luas sekali diatur dalam Pasal 63 Permen KLHK Nomor 83 Tahun 2016 dan belum memiliki daya ikat yang kuat. Disamping integrasi program perhutanan sosial pada level nasional hingga level daerah yang dirasa masih minim dan terkesan kontradiktif, maka implementasi Perhutanan Sosial mesti disorot pada kapasitas untuk menjawab tantangan kedepan, sehingga ia dapat tetap dikawal dan tetap menjadi isu strategis nasional. Renstra KLHK; Renstra Eselon I; Laporan Kinerja; Progres Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 2020; Prog. University of Queensland provides funding as a member of The Conversation AU.
This article was originally published in English. Namun, hanya 18% Hutan Desa yang mengalami penurunan, baik laju deforestasi dan tingkat kemiskinan, dan 13% Hutan Desa hanya mampu menurunkan laju deforestasi. Jokowi menyebut realisasi program perhutanan sosial baru 4,2 juta hektare. Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan tropis terluas dan beragam hayati di dunia.